SimpeNews.com –
Para pihak yang terlibat dalam pusaran tambang ilegal di Jawa Barat sepertinya tidak akan bisa tidur nyenyak. Hal ini terungkap saat Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan akan melibatkan Kejaksaan Agung dalam mengungkap permasalahan tambang ilegal dengan sangkaan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat meminta keterangan dari Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih. Dalam laporannya, Ai mengatakan ada 425 tambang ilegal di Jawa Barat, dan 176 di antaranya telah dilaporkan ke Polda Jabar. “Ungkapnya kepada Gubernur terpilih Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setelah dilantik pada 20 Februari 2025, ia akan segera membenahi semua permasalahan, termasuk tambang ilegal, dan akan menggandeng Kejaksaan Agung. “Semua akan terungkap, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, apalagi jika ada oknum dari manapun, akan ditindak,” ucapnya.
Gebrakan Dedi Mulyadi ini tentu akan membuat banyak pihak ketar-ketir, apalagi jika pasal yang digunakan nanti adalah pasal Tipikor. Ini akan menyasar para oknum yang mendapat gaji dari rakyat, alias ASN atau APH.
Tidak dapat dipungkiri, praktik tambang ilegal sebanyak itu dapat beroperasi dengan aman diduga karena ada pihak-pihak yang membekingi atau melindunginya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dedi Mulyadi. Berapa banyak potensi kerugian negara akibat tambang ilegal tersebut? Keuntungannya justru lebih banyak dinikmati para oknum.
Jika Pemprov Jabar benar-benar melibatkan Kejaksaan Agung dengan pendekatan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan banyak pihak yang diduga terjerat. 176 tambang ilegal yang sudah lama beroperasi pasti memiliki aliran dana di dalamnya. Masyarakat menunggu langkah nyata Gubernur Dedi Mulyadi.**Edi**
