Bandung, Walau belum di lantik menjadi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan berbagai gebrakan, salah satunya melakukan rasionalitas dan revisi anggaran Pemprov Jabar tahun 2025 dengan menghapus dan mempertanyakan berbagai pos anggaran sebelumnya, dari mulai anggaran infrasruktur, pendidikan, anggaran pembelian mobil dinas Gubernur, Anggaran ATK, Bantuan dana hibah dan lainnya, semua di kuliti dan langsung di sampaikan ke publik, lewat berbagai media dan canel youtube milik sang gubernur terpilih.
Rakyat akhirnya tahu dan sadar ternyata selama ini banyak anggaran yang sebenarnya tidak efektif, bahkan patut di duga tidak transparan dan tidak akuntabel sehingga berpotensi menguntungkan secara pribadi bagi oknum oknum tertentu.
Semisal anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk pos anggaran ATK dan listrik cukup besar, bahkan dedi menyoroti permasalahan yang selalu ada dan timbul terkait PPDB SMA/ SMK, jarang sekali ada permasalahan PPDB SD dan SMP, ini karena kurangnya keberadaan SMA negeri di banyak wilayah, dengan alasan keterbatasan lahan, kenapa tidak seperti swasta, SMA negeri yang baru bisa di satukan lahan beserta gedungnya dengan yang ada, seperti swasta dari mulai TK hingga PT ada di satu lahan, ” ujar Dedi, swasta boleh kenapa kita yang negeri tidak boleh ini kan aneh.
Termasuk dana bantuan bagi sekolah- sekolah swasta yang mencapai 600 miliar pertahun, tapi kenapa masih menahan ijazah siswa yang tidak mampu, apa mau di setop dan dialihkan ke siswa saja,” ucapnya.
Dedi menyoroti terkait dana hibah yang jumlah cukup besar, hingga mencapai ratusan miliar pertahun, dimana dirinya berpendapat ada ketidakadilan, dan tidak proporsional semisal ada, Organisasi Kepemudaan mendapat dana hibah cukup besar, sedangkan ormas Muhammadiyah sama sekali tidak dapat, ini perlu rasionalitas,” ucapnya dalam canel youtube pribadi miliknya.
Berbagai kalangan ikut memberi tanggapan atas langkah dedi ” bongkar” pos anggaran daerah Jawa Barat, salah satunya tanggapan muncul dari Ketum SIMPE Nasional Edi Sutiyo, pria yang juga praktisi hukum ini memuji gebrakan Dedi Mulyadi, ini patut ditiru kalau.semua Bupati/ Walikota hingga Kades, mengikuti langkah kang Dedi dengan berani secara transparan membedah anggaran belanja ke publik terlebih dalam penyusunananya tentu akan sangat bagus untuk rakyat, sehingga rakyat di cerdaskan dan memiliki hak atas uang rakyat yang akan di kelola oleh Kepala Daerah, sekarang tinggal keberanian para Bupati/ Walikota di Jawa Barat mengikuti langkah Kang Dedi Mulyadi, tersebut”Ujarnya.
Setelah Bupati/ Walikota turun hingga ke level Kades, sehingga kedaulatan anggaran di miliki oleh rakyat sebagai stacholder bangsa ini, jangan lagi uang rakyat di jadikan” bancakan” untuk para pemimpin yang notabene dipilih dan di gaji oleh rakyat tapi merugikan dan menyesengsarakan rakyat,” tandasnya.
Masyarakat perlu mendukung terobosan yang di lakukan Dedi Mulyadi, sudah saatnya rakyat di libatkan dalam pengelolaan anggaran, ada kontrol sosial yang baik, sehingga anggaran dapat di kelola dengan transparan, Akuntabel, dan tepat sasaran terhindar dari praktek KKN.
Red Simpenews
